Bappenas: Banyak Kepala Daerah Ubah Data Kemiskinan Jelang Pilkada


Menteri Rencana Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa ungkap pemicu data kemiskinan Indonesia yang tidak tepat. Menurut dia, hal itu dikarenakan kepala wilayah sering ubah data kemiskinannya mendekati pilkada (pemilihan kepala daerah).
"Lucunya jika ingin Pemilihan kepala daerah, turun. Diturun-turunkan (data kemiskinan), malah terbalik. Jadi waktu ingin Pemilihan kepala daerah garis kemiskinan dinaikkan hingga Bantuan sosial semakin banyak, waktu dipilih berupaya turunkan garis kemiskinannya, untuk prestasi kepala wilayah," kata Suharso dalam Rapat Kerja bersama-sama Komisi VIII DPR yang ditayangkan virtual oleh TVR Parlemen, Rabu (1/7/2020).

1. Ada ketidaksamaan relevan di data kemiskinan kabupaten dengan kota
Suharso menjelaskan, masalah garis kemiskinan memang tetap berlangsung sebab sejauh ini angka kemiskinan diukur dengan garis kemiskinan nasional. Tetapi, tiap wilayah punyai garis kemiskinan sendiri.
"Contoh, kota Tasik Rp457.000 per bulan per kapita Kabupaten Tasik Rp311.848, Kota Padang Rp534.857, Kabupaten Bandung Rp345.177 tetapi Kota Bandung Rp474.488 jadi kabupaten serta kota perbedaannya relevan," kata Suharso.

2. Garis kemiskinan nasional Rp440 ribu per orang per kapita
Suharso menerangkan, garis kemiskinan nasional saat ini Rp440.000 per orang per kapita, atau per rumah tangga seputar Rp2 juta per bulan.
"Yang akan kita interferensi benar-benar dikuasai data wilayah, wilayah tidak lakukan updating, datannya berlangsung suatu hal disana, itu masalah kita," tutur ia.

3. Kementerian tidak akan dapat tembus otonomi pemda
Kecuali persoalan itu, masalah lain ada sebab pemda mempunyai otonomi yang tidak kemungkinan dapat ditembus dengan gampang oleh kementerian. "Yang bsia (nembus) salah satu Kemenkeu sebab dapat melalui instrumen APBD," tutur Suharso.

Postingan populer dari blog ini

the writers modelled the outcomes for a collection of various degrees

Fumio Kishida said it was a case of "now or never."

threat of climate change